Panflet Penolakan 10 IUP Mangoli Dianggap Sampah di Rumah Sendiri

Oleh : Arman Buton

Banyak sekali Headline berita online, Pada Senin, 12 Januari 2026, seputar aksi penolakan kawan-kawan mahasiswa Sula, atas 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mangoli, di Arena Kongres HPMS yang dilaksanakan di Asrama Haji Ternate. Dan, diantara sekian berita, salah satunya, bertajuk; “Mahasiswa Sula Dianiaya Saat Suarakan Tolak 10 IUP Mangoli di Kongres HPMS”.

Demikian Beranda Facebook, juga dipenuhi unggahan video aksi mahasiswa diarena Kongres HPMS, beserta kronologis dan respons senior atas aksi kawan-kawan mahasiswa.

Setelah membaca berita dan menyimak vidio, Terbesit dalam hati dan pikiran kalau saya tidak harus hanya diam dan menyimak saja. Saya harus masuk, harus terlibat dalam pertengkaran intelektual (bukan otot), terutama soal 10 IUP Mangoli. Sebab, saya termasuk salah satu yang rutin menolak IUP Mangoli, lewat tulisan opini.

Pertama yang ingin sampaikan adalah ucapan selamat kepada kepada Panitia Kongras HPMS, kepada sesepuh, senior, dan rekan-rekan semua atas niat baik, dedikasi dan kerja keras, singga Kongres HPMS dapat diselenggarakan.

Semoga momentum Kongres HPMS bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat untuk “Hai Poa Bai” (Tanah Tercinta). Dan, kedepannya bisa melahirkan kembali orang-orang hebat seperti Kasim Marua P, Halim Soamole dan lain-lain, sehingga kita tak lagi mengalami krisis keteladan dan kerisis kepemimpinan. Biar ada yang bisa kita telanadi.

Kedua, ingin saya sampaikan bahwa aksi pengusiran dan pemukulan oknum Panitia Kongres dan Senior terhadap kawan-kawan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi penolakan 10 IUP Mangoli di Arena Kongres HPMS adalah merupakan tindakan kekerasan yang tak pantas dilakukan, hal tersebut sangat disayangkan, sebab sejati nya mereka harus diajak diplomasi dengan cara yang lebih beradab.

Kekerasan dan cacian yang dialami kawan-kawan mahasiswa dalam memperjuangkan keselamatan Pulau Mangoli adalah tindakan yang keliru.

Mereka hanya menyampaikan sikap lewat selembar panflet, seharusnya mendapat ruang dan tempat semestinya, toh HPMS adalah rumahnya sendiri. Isi dalam pamflet yang dibentangkan bukan sampah, tapi harkat dan martabat yang sedang diperjuangkan. Terlebih pamflet yang bertuliskan, “Mangoli Bukan Tanah Kosong” rasanya bukan ancaman bagi HPMS.

Tak ada yang salah dari sekedar menyampaikan sikap kritis dan idiologis didalam rumahnya sendiri. Yang mereka lakukan bukan menolak Kongres, bukan pula menggagalkannya. Mereka hanya menuntut agar memasukkan penolakan 10 IUP Mangoli ke dalam salah satu rekomendasi Kongres nanti, sebagai upaya penyelamatan atas Pulau Mangoli yang telah dilabeli IUP. Hanya itu, tak lebih.

Mengapa harus diusir? Mengapa harus dipukul?

Menolak 10 IUP Mangoli bukanlah tindakan makar. Menolak IUP adalah sikap kritis atas kepedulian terhadap tanah tercinta, menjaga kelestarian alam dan lingkungan dari kehancuran permanen akibat buasnya amukan eksavator dan buldoser perusahaan pertambangan.

Penolakan tersut bukan tanpa sebab, justru ketika semua pada bisu, pada diam, maka yang terjadi kemudian adalah 10 IUP akan terealisasi dengan mudah. Korporasi pasti berasumsi kalau semua orang Sula, termasuk kawan-kawan mahasiswa sudah menerima kehadiran perusahaan untuk beroperasi di Pulau Mangoli.

Pulau Mangoli bukanlah Kalimatan yang luas, bukan Papua yang besar, bukan pula Halmahera. Mangoli jauh lebih rapuh, terlalu kecil jika dibebani dengan 10 IUP.

Mangoli rawan bencana. Bencana itu benar-benar nyata, bahkan pernah terjadi sebelum perusahaan tambang benar-benar beroperasi di Mangoli, (Baca kronologi banjir Mangoli).

Ketiga, saya ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa tetaplah berjuang dalam menolak 10 IUP Mangoli, sekalipun tak mendapat respect dirumah sendri. Tetaplah semangat, sebab yang diperjuangkan adalah kebenaran, sebagai mana kata Soe Hoek Gie, ‘apa yang lebih putis selain berkata tentang kebenaran’.

Sekadar informasi bagi rekan-rekan mahasiswa, tahun 2007-2008, saya pribadi terlibat langsung dalam aksi HPMS dalam penolakan tambang Halmahera di depan Polda Malut.

Saat Pipa tailing perusahaan tambang di Halmahera Utara bocor, bukan hanya berdampak terhadap lingkungan tapi juga terhadap kesehatan warga sekitar, saat ikan teri di teluk Kao terancam punah dan limbah perusahaan mencemari pesisir laut Halmahera, HMPS tidak diam, Justru waktu itu HMPS turun kejalan. Didepan Polda Malut, dibawa terik matahari yang membakar, kami bersama-sama, ada senior, Seperti Fahrudin Maloko, Rasman Buamona mendampingi saya dan rekan-rekan, sebut saja, Arman Panigfat, Armin Soamole, Faruk Umaterne dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebut satu persatu. HPMS waktu itu tegas menolak perusahaan pertambangan di Halmahera.

Kami waktu itu, didik untuk peduli terhadap lingkungan. Kami diberi tahu soal ancaman IUP yang mengerikan. Bahkan jika ancaman itu bukan dari daerah dan tanah kita, kita harus tetap perduli. Didikan demikian, kami dapat dapat dari senior HMPS, dan saya percaya mereka yang mendidik kami juga dididik oleh generasi sebelumnya, begitu seterusnya.

Maka dari itu, sejujurnya, hari ini rasa-rasanya hati ini disayat-sayat beliti tajam, perih dan sakit. Jika HMPS tak birsikap sama sekali terhadap 10 IUP Mangoli.

Bayangkan saja, betapa sakit dan sedihnya jika HPMS hanya berani menolak perusahaan tambang di daerah lain, sementara di daerah sendiri hanya diam, padahal ancaman itu benar-benar nyata.

“Yang rusak adalah akal sehat, yang hancur adalah hati nurani”.

Sejauh ini, semenjak diterbitkan 10 IUP Mangoli, saya belum melihat sikap tegas penolakan HPMS. Justru yang saya lihat, hanyalah Aliansi Masyarakat Bumi Mangoli yang berjuang sendiri menolak 10 IUP. Padahal harapan untuk menjaga Tanah Sula ada di pundak HPMS.

Bukankah, kalau tidak saya salah, HPMS semenjak digagas pada tahun 1957, dan dideklarasikan di Makasar Pada Tahun 1959, memperjuangkan tiga visi besar, diantaranya; Memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB), mensejahterakan rakyat Sula, dan yang ke tiga, mencerdaskan generasi Sula.

Bukankah jika saya tidak salah, sebagian dari tokoh-tokoh HPMS dulu, berdarah-darah berjuang untuk negri yang dicintai ini. Bahkan sebagian dari mereka harus rela diasingkan di Boven Digoel. Nyawa bahkan mereka dipertaruhkan untuk Tanah yang dicintai.

Yang terakhir, semoga saja, apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan mahasiswa soal 10 IUP Mangoli, dapat menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam salah satu poin rekomendasi Kongres HPMS. Dan, selanjutnya dapat dikawal dengan baik oleh siapun yang terpilih sebagai Ketua dan seluruh kepengurusannya nanti. Sebab apapun alasannya, HPMS didirikan sebagai wadah perjuangan orang Sula dalam menjaga harkat dan martabat daerah. Oleh karenanya 10 IUP Mangoli adalah tanggung jawab Himpun ini. Semoga.